Kuningan – Beredar tangkapan layar percakapan dalam aplikasi WhatsApp yang berisi dugaan pungutan liar (pungli) di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kuningan. Dugaan pungli tersebut mencatut nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan sehingga memicu reaksi keras dari Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar.
“Mau dipanggil, nih, BKPSDM-nya, untuk dikroscek,” tegas Bupati saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).
Percakapan Grup WhatsApp Orientasi PPPK
Isu pungli ini mencuat dari sebuah percakapan di grup WhatsApp bernama Orientasi PPPK pada Senin (8/9/2025). Dalam obrolan tersebut, sejumlah anggota grup menyebut adanya setoran uang dengan dalih “kebersamaan”.
Salah satu pesan yang beredar bahkan menyebutkan bahwa di Kecamatan Cidahu iuran sudah “beres dan dibayar kontan” dengan nominal Rp40 ribu per orang. Jumlah itu lebih besar dibanding wilayah lain yang disebut hanya Rp35 ribu per orang. Dana tersebut diklaim sebagai biaya kebersamaan untuk BKPSDM dan koordinator kecamatan.
“Alhamdulillah Kecamatan Cidahu sudah beres dan dibayar kontan. Kebersamaan untuk BKPSDM + Korcam,” tulis salah seorang anggota grup.
Dalam percakapan lain, muncul pula pengakuan dari wilayah berbeda yang menyebut pungutan sebesar Rp30 ribu per orang, dengan rincian Rp20 ribu untuk BKPSDM dan Rp10 ribu untuk pihak lain.
Pertanyakan Kebenaran Pungutan
Diskusi di grup WhatsApp itu bahkan sempat menyinggung kebenaran apakah benar pihak BKPSDM yang meminta uang tersebut.
“Jujur saya mau tanya, sebetulnya betul tidak pihak BKPSDM meminta uang untuk kebersamaan?” tulis salah seorang anggota grup.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kuningan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan tersebut. Namun, Bupati Kuningan memastikan akan memanggil pihak BKPSDM untuk dimintai klarifikasi dan memastikan kebenarannya.
Leave a Reply