Halokuningan – Dalam upaya memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos), Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan monitoring terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Desa Darma, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Sosial, Camat Darma, dan Kepala Desa Darma, sebagai mitra kerja strategis.
Hadir dalam agenda penting ini Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, Yaya, S.E., dan anggota Komisi IV lainnya, Hj. Siti Mahmudah, M.Pd. Mereka hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta memantau implementasi program-program kesejahteraan sosial yang dikelola oleh pemerintah.
Dalam sambutannya, Yaya, S.E., menyampaikan bahwa monitoring ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan sosial, seperti PKH, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, kami juga ingin mengevaluasi data DTKS yang menjadi basis kebijakan distribusi bansos,” ujar Yaya.
Hj. Siti Mahmudah, M.Pd., menambahkan bahwa keakuratan data DTKS sangat penting untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. “Kami berharap kerja sama antara pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Sosial semakin baik, sehingga tidak ada masyarakat yang tercecer dari daftar penerima bantuan,” ujarnya.
Kepala Desa Darma, dalam kesempatan tersebut, juga memaparkan kondisi warga penerima manfaat PKH dan upaya yang telah dilakukan untuk memperbarui data kesejahteraan sosial di wilayahnya. Ia mengakui bahwa beberapa tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal validasi dan verifikasi data di lapangan.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Sosial menjelaskan mekanisme pengelolaan PKH dan DTKS, termasuk kriteria penerima manfaat, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah data ganda atau penyelewengan. Camat Darma juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Kuningan atas dukungan dan perhatian yang diberikan untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan baik di Kecamatan Darma.
Kegiatan ini diakhiri dengan dialog interaktif antara peserta monitoring dan masyarakat yang hadir. Beberapa aspirasi terkait keluhan distribusi bansos dan usulan perbaikan data DTKS langsung ditanggapi oleh para anggota Komisi IV dan pihak terkait.
Monitoring seperti ini diharapkan menjadi agenda rutin untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program-program kesejahteraan sosial di Kabupaten Kuningan. Dengan sinergi semua pihak, pemerintah dan DPRD berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.
Leave a Reply