Kuningan – Sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta, di Kabupaten Kuningan telah secara bertahap menerima bantuan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan nasional dan didukung oleh instruksi presiden serta siaran pers resmi Kemdikdasmen.
Program Digitalisasi Pendidikan: Siaran Pers dan Bantuan IFP
Menurut siaran pers Kemendikdasmen yang diterbitkan pada 22 Agustus 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan IFP ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil, demi memperkuat pembelajaran berbasis teknologi dan pemerataan akses pendidikan berkualitas
Program ini dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran, yang bertujuan untuk menyediakan layar digital (seperti IFP atau televisi) di setiap sekolah dalam satu tahun ke depan
Hingga Agustus 2025, telah dilaksanakan tahap pertama pengiriman perangkat ke total 288.865 sekolah sasaran, yang akan dilengkapi tidak hanya dengan IFP, tetapi juga laptop, media penyimpanan eksternal (external HDD), dan konten edukasi digital terintegrasi
Direktur Jenderal Ditjen PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa pendistribusian IFP dilaksanakan secara bertahap dan disertai bimbingan teknis agar guru mampu memanfaatkan fitur perangkat secara optimal dalam proses pembelajaran. Dia juga menekankan pentingnya verifikasi kesiapan sekolah sebelum perangkat dikirim, untuk memastikan program tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas pengajaran
Reaksi dan Respons Publik serta Kebijakan Tambahan
Di sisi lain, sebagian sekolah di Jabodetabek menerima IFP dengan ukuran 75 inci sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran. Namun kebijakan ini mendapat kritik karena dinilai kurang berbasis data kebutuhan, karena ada sekolah internasional yang justru menerima bantuan. Menanggapi kritik tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan kesiapan sekolah; sekolah yang tidak bersedia menerima perangkat tetap bisa mengembalikannya.
Sementara itu, bantuan IFP untuk sekolah berstatus SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama/Internasional) telah dibatalkan menyusul kritik publik. Namun, distribusi ke sekolah negeri dan swasta non-SPK tetap berjalan seperti direncanakan.
Kondisi di Kabupaten Kuningan
Meski belum ada data rinci yang dipublikasikan, sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Kuningan telah mulai menerima IFP sebagai bagian dari tahap awal distribusi. Proses penyaluran ini tampaknya sejalan dengan target nasional yang telah dicapai hingga Agustus 2025 secara bertahap.
Para pengelola sekolah di Kabupaten Kuningan juga didorong untuk memanfaatkan perangkat ini secara optimal melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Dengan demikian, penggunaan IFP tidak hanya sebagai alat modern semata, tetapi sebagai sarana pembelajaran interaktif yang meningkatkan mutu pendidikan.
