KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan masih menghadapi sejumlah persoalan serius di lapangan. Mulai dari data penerima yang belum tertata rapi, perizinan dapur yang belum rampung, hingga lemahnya pengawasan keamanan pangan.
Ketua Satgas MBG Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, mengakui bahwa berbagai kendala tersebut harus segera ditangani. “Memang ada banyak masalah dalam proses pelaksanaan MBG di lapangan, dan ini harus segera kita benahi bersama,” ungkap Dr. Wahyu yang juga menjabat Pj Sekda Kuningan, Rabu (24/9).
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kuningan membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG dengan struktur lebih komprehensif dibanding daerah lain. Satgas ini terbagi ke dalam empat bidang utama:
- Bidang Perencanaan dan Penganggaran, fokus menata ulang data penerima agar tidak terjadi tumpang tindih.
- Bidang Pelayanan Kesehatan, Keamanan, dan Menu Gizi, memastikan keamanan pangan dan mencegah insiden keracunan.
- Bidang Logistik dan Distribusi, menjamin ketersediaan bahan baku serta kelancaran jalur penyaluran.
- Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi, melakukan pemantauan berjenjang hingga pelaporan ke pemerintah pusat.
Wahyu menegaskan, meski koordinasi program MBG berada di bawah SPPI, pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab penuh atas keberhasilan pelaksanaan di Kuningan. Karena itu, Satgas melibatkan lintas OPD, mulai dari Dinas Peternakan, Koperasi, hingga Dinas Perhubungan dengan konsep semi-closed-loop.
“Artinya, dapur MBG di desa diharapkan bisa memperoleh pasokan bahan baku dari wilayah sekitar,” jelasnya.
Terkait perizinan, dari 72 dapur MBG, baru 60 dapur yang mengantongi izin resmi. Satgas berkomitmen mempercepat proses perizinan sekaligus memastikan desa dan kecamatan mengetahui jalannya program. “Jangan sampai desa dan camat tidak tahu tentang pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Selain itu, Satgas juga akan menggelar pertemuan khusus dengan para pemilik dapur MBG. Menyikapi isu kehalalan menu makanan, Wahyu memastikan Kementerian Agama serta unsur Forkopimda dilibatkan dalam struktur Satgas sehingga aspek halal pada setiap menu tetap terjamin.***
Editor: Andri Yanto – iNews
