KUNINGAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan resmi mencabut rekomendasi kegiatan Edukasi Sejarah Masjidil Aqsho Palestina yang sebelumnya sempat berjalan di sejumlah sekolah.
Dalam surat bernomor 400.3/2457/Umum tertanggal 19 September 2025, disebutkan bahwa pencabutan dilakukan karena kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan isi rekomendasi awal. Beberapa poin yang menjadi perhatian adalah adanya kegiatan penggalangan dana tanpa izin resmi serta keterlibatan pihak luar yang belum mendapat persetujuan.
Selain itu, hasil evaluasi juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan penggalangan dana wajib mendapat izin dari Bupati Kuningan serta rekomendasi dari Dinas Sosial, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Meski alasan resmi sudah disampaikan, muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, koordinasi lintas instansi—mulai dari Satpol PP, Polres, Kodim, hingga Kesbangpol—menunjukkan bahwa langkah pencabutan ini cukup serius. Ada dugaan bahwa keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh upaya menjaga stabilitas dan mencegah potensi penyimpangan di lapangan.
Sejumlah pengamat menyoroti adanya perbedaan perlakuan, di mana program asing tertentu tetap diberi ruang di sekolah, sementara kegiatan bertema Palestina justru dihentikan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pencabutan tidak semata-mata persoalan administrasi.
Namun, pihak Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi memastikan kegiatan di sekolah berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Kini masyarakat menunggu penjelasan lebih lanjut: apakah pencabutan ini hanya soal teknis, atau ada alasan lain yang belum diungkap secara terbuka?
